Salam Hangat, Nagara Dhana Rakca! (Catatan Singkat dari Kampus Ali Wardhana)

Oleh: Apriliyati Eka Subekti

Mahasiswi Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Sebelum “menjelajahi” catatan kecil ini, dengan riang gembira saya ingin “memamerkan” identitas saya saat ini. “Memamerkan” dengan bangga, begitulah tepatnya. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Kampus pencetak abdi negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Saya bukan aktifis berkaliber tinggi, baik di dalam maupun luar kampus. Saya juga bukan sosok yang berpengaruh di ranah politik kampus. Saya hanya senang menanggapi sesuatu yang ada di kampus melalui ketikan jari-jari saya.

Beberapa jam yang lalu, seorang kawan di kampus sedang tercengang membaca postingan salah satu kompasioner di jagat dunia maya. Ketika membaca judul postingan tersebut, jujur saya tertarik dengan pembahasan yang akan dihadirkan. “Strategi Presiden Jokowi Berantas Mafia Pajak setelah Mafia Migas” postingan yang tak buruk, pikir saya. Sayangnya, semakin menelisik ke tengah, semakin terbahak-bahak saya membacanya.

Lagi dan lagi, saya menemukan postingan nyeleneh nan semprul yang sedikit menghilangkan respek. Saya bisa jadi tak kenal dengan si penulis yang menjuluki dirinya sebagai “Mother of The Words” itu. Namun, saya merasa tetap berhak menuliskan catatan singkat ini.

Entah berapa orang yang telah “melempar” paksa cap hitam pada kampus saya, sejujurnya saya sudah gerah untuk mengungkit-ungkit problema suram para alumnus. Prinsip saya hanya satu, kini saatnya kami (baca: Seluruh Mahasiswa STAN) mengubah yang suram-suram itu

Sekarang, biarkan saya sedikit bersafaat, kawan. Sebagai bagian dari civitas akademika Kampus STAN, saya agak terganggu dengan istilah “jaringan korupsi di STAN” yang ditulis si kompasioner. Ia menuliskan dengan jelas  bahwa jaringan korupsi di Instansi perpajakan bisa terintis sejak masih menjadi mahasiswa di STAN, karena belajar korupsi sudah diajarkan sejak masuk sekolah pajak STAN. Argumen sesat, kata saya. Sesat karena jelas-jelas tak ada institusi manapun yang mengajarkan keburukan (baca:korupsi) pada anak didiknya, apalagi STAN. Sejauh saya menempuh pendidikan di Kampus berjuluk Ali Wardhana ini, saya tak pernah diajari Principle sampai  Intermediet of Corruption. Saya yakin kawan-kawan di spesialisasi Perpajakan pun tak pernah diajari Pengantar Hukum Perkorupsian, yang ada malah Pengantar Hukum Perpajakan.

Bicara masalah sistem, STAN sendiri menerapkan sistem perkuliahan yang makin hari bisa dibilang makin ketat. Menyontek saat ujian sama dengan Drop Out. Bahkan, batas maksimal ketidakhadiran perkuliahan hanya 3 kali per mata kuliah, lebih dari itu tidak diperbolehkan ujian, tidak ikut ujian berarti Drop Out. Kejam? Saya rasa kampus sangat sadar bahwa penyontek adalah bibit koruptor, makanya harus segera dibasmi dari kampus sejak dini. Di sisi lain, kami sadar telah disekolahkan rakyat, makanya wajib untuk tertib kuliah sampai-sampai hanya boleh tidak datang kuliah 3 kali per semester.

Sebagai tambahan, gerakan antikorupsi di Kampus STAN juga makin gencar dilancarkan. Mahasiswa sendiri sering sekali mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memupuk semangat antikorupsi, seperti serangkaian kegiatan “Semangat anti Korupsi” baru-baru ini.  STAN juga punya SPEAK (Spesialisasi Anti Korupsi), salah satu Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di ranah antikorupsi. Disini peran alumni-alumni yang pernah tergabung di SPEAK bukan untuk mengajari korupsi, tetapi justru untuk memperingatkan generasi dibawahnya bahwa setiap lahan-lahan basah bukan untuk dinikmati. Tidak bermaksud meninggi-ninggikan, reputasi SPEAK sendiri bahkan sudah diakui KPK. Jadi nampaknya, si kompasioner itu perlu main-main ke KPK dulu sebelum menulis artikel mafia pajaknya.

Di sisi lain, saya pun harus menegaskan bahwa Kampus STAN bisa dibilang mati-matian mendidik para calon punggawa keuangan negara yang berintegritas. Beberapa waktu lalu, kampus memiliki serangkaian program character development program  yang saya rasa menjadi bagian dari usaha tersebut. Sejak masih mengikuti Dinamika (sebutan untuk acara orientasi mahasiswa baru), nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pun sudah diakrabkan di telinga saya.

Saya masih ingat perkataan yang selalu diucapkan oleh dosen perpajakan saya, tugas masa depan mahasiswa STAN bukan sekadar sebagai abdi negara, tetapi penjaga keuangan negara. Dalam kamus saya, hal tersebut bukan sebatas pada pencapaian target pajak semata, tetapi juga pada implementasi administratif hukum-hukum keuangan negara. Andai pun ada undang-undang pajak maupun keuangan negara yang merugikan, kami lah yang akan memperbaikinya esok. Meminjam makna Cakti Buddhi Bhakti, dengan segala kekuatan, tenaga, dan fikiran dan dengan budi yang luhur, kami akan berbakti kepada Negara.

Melalui catatan ini, jelas saya sangat menertawakan postingan si kompasioner yang terus mengaku ulung. Besar harapan saya kepada khalayak untuk memandang setiap permasalahan yang ada di negeri ini dari banyak dimensi, karena menarik kesimpulan hanya dari satu dimensi merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan sampai kapanpun. Untuk seluruh kawan-kawanku dimanapun kalian berada, mari kita buktikan bahwa kita memang benar-benar Nagara Dhana Rakca!

Salam Hangat, Nagara Dhana Rakca!

Quo Vadis Ditjen Pajak (Selayang Pandang Semi-Autonomous Revenue Authority dan Penerapannya di Indonesia)

Oleh: Apriliyati Eka Subekti

Mahasiswi Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

“Efficiency of a tax system isn’t determined only by appropriate legal regulation but also by the efficiency and integrity of the tax administration

-Nicholas Kaldor-

Secuplik Kalimat di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan yang tepat tidaklah cukup untuk menghasilkan penerimaan pajak yang efisien. Satu hal yang sangat menentukan efisiensi ini justru terletak pada administrasi perpajakan di negara itu sendiri. Memang, administrasi perpajakan tak bisa lepas dari hukum pajak. Hal ini karena administrasi perpajakan bertugas untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum pajak berdasar undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal ini, sebetulnya dibutuhkan otoritas pajak yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan untuk melakukan administrasi perpajakan. Dewasa ini, Indonesia masih mempertahankan sistem otoritas pajak yang terbilang “tradisional”, dimana otoritas pajaknya (baca: Direktorat Jenderal Pajak) masih segaris vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Bertolak belakang dari hal tersebut, otoritas pajak negara-negara lain rupanya kini jauh lebih otonom. Perbaikan atas penerimaan pajak lah yang menjadi alasan utama mereka menerapkan kebijakan ini. Berangkat dari hal di atas, Indonesia pun lantas berwacana untuk “memisahkan” Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan dan menjadikannya sebagai otoritas tersendiri. Sejatinya, tepatkah kebijakan pemisahan tersebut? Bagaimana sebetulnya otoritas otonomi perpajakan yang diwacanakan di Indonesia? Seberapa baik implementasinya? Siapkah kita untuk menerapkan sistem tersebut? Tulisan ini akan membahasnya lebih lanjutnya.

Reformasi Perpajakan

            Dewasa ini, Penerimaan negara dari sektor pajak hampir selalu meleset dari target tahunan pemerintah. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2014 disinyalir akan bernasib serupa. Pemerintah telah menargetkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1200 triliun dari sektor pajak pada APBN-P 2014. Akan tetapi, kenyataannya, penerimaan pajak baru menyentuh angka Rp 683 triliun hingga penghujung September 2014.

            Menanggapi kondisi di atas, pemerintah pun nyata-nyata berusaha meminimalkan tax gap dengan berbagai upaya reformasi perpajakan. Mulai dari program kring pajak hingga interaktifnya situs Ditjen Pajak yang menampilkan informasi perpajakan. Belakangan, pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan sedang hangat dibahas sebagai langkah reformasi perpajakan yang hendak diambil. Hal tersebut mencuat bukan karena alasan, semua dilandasi oleh tuntutan atas kenaikan penerimaan pajak guna menyangga perekonomian dan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, penerimaan dari sektor pajak telah menyumbang hampir 79% pendapatan nasional Indonesia.

            Berbicara masalah reformasi perpajakan, sejatinya kita harus memperhatikan terlebih dahulu tujuan, proses dan langkah dari tiap upaya reformasi perpajakan yang direncanakan. Memang, pemerintah bermaksud baik dalam hal ini, akan tetapi reformasi perpajakan akan gagal jika tak ada reorganisasi administrasi perpajakan dan management developing dalam otoritas pajak itu sendiri. Kelembagaan memang punya peran penting dalam administrasi perpajakan. Terlebih lagi, hukum pajak akan berfungsi dengan baik jika administrasi perpajakannya berjalan dengan baik. Untuk itulah, pemerintah sepatutnya menemukan bentuk ideal otoritas pajak yang akan menjalankan administrasi perpajakan tersebut.

Semi-Autonomous Revenue Authority

            Terkait dengan bentuk ideal otoritas pajak, lembaga otoritas pajak yang otonom dan terpisah dari Kementerian Keuangan dinilai lebih dapat menjalankan sistem administrasi perpajakan secara professional. Alasannya merujuk pada beberapa hal yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak, antara lain: independensi keuangan, kewenangan administratif yang otonom (mandiri), dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih maksimal. Peningkatan kepatuhan pajak ini, diharapkan akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak.

            Sejatinya, terdapat dua model otoritas pajak di dunia: Otoritas pajak di bawah Kementerian Keuangan dan otoritas pajak yang otonom   Menyoal masalah “otonom”, sepatutnya otoritas pajak menjadi “semi-otonom”  karena kekuasaan dan kewenangannya tak dapat terpisahkan dari kontrol pemerintah. Oleh karenanya, pimpinan otoritas ini akan memberikan laporan secara berkala kepada menteri keuangan. Salah satu contoh otoritas pajak semi-otonom di dunia adalah Internal Revenue Service milik Negara Paman Sam, Amerika Serikat.

            Otoritas Pajak Semi-otonom atau Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) merupakan otoritas dengan tata kelola administrasi perpajakan yang memiliki kemandirian dan independensi. Kemandirian tersebut berada dalam ruang hukum, status, pendanaan dan penganggaran, keuangan, sumber daya manusia, serta administrasi. Karena SARA adalah otoritas pajak yang otonom, ia dapat fokus menjalankan fungsinya dan terbebas dari berbagai intervensi politik oknum tertentu. Otoritas macam SARA sejatinya masih tunduk pada Kementerian Keuangan. Dalam beberapa hal seperti kepegawaian, pengadaan barang dan jasa,  hingga sistem teknologi, SARA masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

            Secara Hukum, SARA jelas terpisah dari Kementerian Keuangan. Anggaranya sendiri berasal dari persentase tertentu (yang dapat ditetapkan presiden melalui DPR) total pajak yang dipungut.Terkait dengan model kepemimpinannya, SARA terbagi menjadi dua, yaitu CEO (Chief of  Officer) atau BDO (Board of Director). Keduanya menunjukkan keunggulan sistem eksekutif SARA. Sistem kepegawaian dalam SARA pun sangat fleksibel. Otonomi dalam sistem kepegawaian membuat SARA dapat lebih leluasa mengelola sumber daya manusianya. SARA pun dapat dengan mudah mendapat sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih sehingga mampu mewujudkan efisiensi dari administrasi pajak. SARA bahkan menyediakan elemen-elemen (seperti kode etik dan audit internal) yang bisa menjamin akuntabilitas otoritas pajak. Salah satunya terimplementasi dalam pemberitahuan laporan penerimaan secara berkala pada menteri keuangan dan DPR.

            Negara yang secara nyata merasakan dampak signifikan dari sistem SARA ini adalah Peru. Negara di Amerika Tengah ini membentuk otoritas pajak semi-otonom pada tahun 1990-1991. Otoritas ini diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri sistem kepegawaian yang sangat menyejahterakan pegawai negeri sipilnya. Tak berhenti sampai disitu, sistem administrasi perpajakannya pun dirombak secara total. Efeknya, rasio penerimaan pajak Peru meningkat ke angka 14, 24% dari 11, 99% selama kurun waktu 1992-1997. Data USAID menunjukkan produktivitas PPN pun naik secara signifikan. Bahkan, tingkat kepatuhan pajak merangkak naik dari angka 10, 83% menuju 35, 20% dalam kurun waktu 1990-2003. Jumlah wajib pajak juga meningkat 2 kali lipat dengan angka 1, 85 dalam kurun waktu 1993-1997. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan tingkat korupsi pajak di Peru? Rosario G. Manasan dari Phillippine Institute For Development Studies, dalam paper-nya  bertajuk “Tax Administration Reform: (Semi)-autonomous Revenue Authority Anyone?” menjawab bahwa tingkat korupsi di Peru turun secara signifikan, seiring dengan semakin baiknya tingkat pelayanan administrasi perpajakan di sana.

Quo Vadis Ditjen Pajak

          Menilik keberhasilan otoritas pajak semi-otonom Negara Peru, tak ayal Indonesia pun sepatutnya melirik sistem SARA. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2002, Ditjen Pajak hanya mampu 2 kali memenuhi target penerimaan pajak. Selama ini, penentuan target penerimaan pajak bisa dibilang tidak jelas, hanya terbentuk dari pembicaraan pemerintah dan DPR. Di luar dari pada itu, penelitian Taliercio dalam “World Bank Policy Research Paper” tahun 2004 mengungkapkan bahwa semakin otonom otoritas pajak maka collection cost nya semakin efisien. Makin stabil otoritas otonom pun, makin baik pula administrasi perpajakannya. Kondisi ini disebabkan oleh kewenangan besar pimpinan otoritas yang mempercepat reformasi perpajakan.

            Lantas, Apa Ditjen Pajak benar-benar perlu dipisah? Ya. Otoritas pajak butuh otonomi yang luas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Penerapan SARA dengan otoritas pajak semi-otonom sejatinya dapat dipertimbangkan di Indonesia. Namun demikian, tak menutup kemungkinan sistem ini dapat menyebabkan benturan administrasi di ranah pemerintahan. Hal ini dikarenakan beberapa elemen otoritas semi otonom masih bergantung pada Kementerian Keuangan. Jalan lain yang dapat diambil untuk mewujudkan otonomi adalah dengan pemisahan sepenuhnya Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Pemisahan ini pun dapat dibarengi dengan realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang sempat direncanakan beberapa waktu lalu. BPN nantinya merupakan wujud integrasi Ditjen peneriman negara seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Penggabungan ini nantinya mampu mengintegrasikan data potensi wajib pajak, alhasil potensi-potensi wajib pajak semakin terpetakan. Di sisi lain, kedudukan BPN yang lebih tinggi dapat menanggulangi debirokratisasi. Kemudahan merekrut sumber daya manusia yang professional pun semakin menjadi nilai tambah.

           

           

Seberapa Siapkah Kita

Kembali mempertimbangkan SARA, sistem ini sebetulnya dapat berjalan di Indonesia dengan beberapa catatan. Sistem SARA dapat diberlakukan dengan penerapan BOD (Board of Director), dimana SARA dipimpin direksi yang mewakili sektor publik, baik akademisi maupun praktisi. Penerapan SARA juga membutuhkan kontrol atas otonomi itu sendiri. Terakhir yang tak boleh luput adalah masalah penganggaran dan mekanisme pengawasan check and balance yang tetap harus berjalan.

            Sejatinya, pemerintah masih perlu memikirkan multiflyer effects yang akan terjadi jika sistem ini benar-benar digunakan. Setidaknya, permasalahan yang ada dalam Ditjen Pajak patut dikaji dan dipelajari ulang, sehingga keberhasilan modernisasi sistem perpajakan ini dapat terukur. Satu yang paling utama adalah komitmen semua pihak, baik pemerintah dan sektor publik untuk memulai reformasi perpajakan, demi perekonomian nasional yang lebih baik. Lantas, seberapa siapkah kita?